Kodim 0707/Wonosobo menghadiri Rapat Kerja Daerah Tahun 2019


Kodim 0707/Wonosobo menghadiri Rapat Kerja Daerah Tahun 2019

Kasdim Kodim 0707/Wonosobo Mayor Caj Hendry Handoko menghadiri Rapat Kerja Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tahun  2019 yang bertempat di Ruang Mangun Kusuma Setda Wonosobo. (10/04)



Turut hadir dalam acra tersebut Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Wonosobo; Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah; Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait; Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo; Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Wonosobo; Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Wonosobo; Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Wonosobo; Para Narasumber, Mitra kerja progam KKBPKPPPA, Penyuluh KB, serta para Undangan.

Dalam sambutanya Bupati Wonosobo Eko Purnomo, SE., MM menyampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui, arah kebijakan progam KKBPK mengacu pada upaya Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) terutama cita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, dalam kerangka negara kesatuan;  Cita ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; serta Cita ke-8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.

“Selama lima tahun terakhir, kinerja progam KKBPK menunjukkan hasil yang belum optimal, diantaranya masih tingginya angka pernikahan pada usia muda (16,8 tahun) pada kelompok perempuan, pencapaian Total Fertility Rate 2,3 (dua koma tiga), Pasangan Usia Subur (PUS) Unmetneed, yakni PUS yang belum terpenuhi kebutuhan ber-KBnya masih sebesar 10,38 persen, dan partisipasi pria ber-KB baru tercapai 36,26 persen. Meskipun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hasil menunjukan peningkatan yang cukup baik,” paparnya.

Lebih lanjut Beliau menyampaikan capaian kinerja progam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 112 kasus, IPG (Indek Pembangunan Gender) 92,91 persen, IDG (Indek Pemberdayaan Gender) 47,72 persen, dan Persentase Desa Ramah Anak baru sebesar 4,15 persen. Penyebab lainnya adalah, penggarapan progam KKBPK belum fokus pada wilayah-wilayah dan segmen sasaran progam.

“Oleh karena itu, sinergitas antara pemerintah daerah dan mitra kerja di semua tingkatan wilayah, perlu ditingkatkan dalam penngelolaan dan pelaksanaan Progam KKBPKPPPA,” ujarnya.

Beliau berharap agar kedepannya arah kebijakan dan strategi progam Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu lebih diarahkan kepada peningkatan sinergitas, komitmen, dukungan dan kerjasama antara pemerintah daerah dan mitra kerja, dalam pengelolaan dan pelaksanaan progam KKBPKPPPA di semua tingkatan wilayah, yang tingkat capaiannya masih rendah.

“Dengan sinergitas dan kemitraan seperti itu, diharapakan manfaat progam KKBPKPPPA  dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan, termasuk masyarakat miskin yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, daerah tertinggal dan perbatasan,”katanya.

Dalam kesempatan tersebut Kasdim menyampaikan saat ini di Wonosobo pernikahan dini dan perceraian masih banyak terjadi, ini disebabkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut. Untuk itu, perlu upaya sungguh-sungguh dari semua pihak agar ditahun yang akan datang permasalahan tersebut dapat berkurang.

Salah satu upaya yang disarankan adalah pembinaan remaja khususnya anak yang duduk di bangku SMP dan SMA diberikan pemahaman tentang seluk-beluk keluarga, yaitu resiko jika terjadi pernikahan dini. Dengan adanya pemahaman tersebut diharapkan anak-anak akan berfikir ulang jika mereka melakukan pernikahan dini. Pembinaan remaja ini tidak hanya disekolah akan tetapi juga di masyarakat khususnya kepada orang tua yang memiliki anak menginjak remaja.

Pendim0707

Komentar