Peran Orari masih diperlukan dalam Pilgub

Peran Orari masih diperlukan dalam Pilgub

Pesta demokrasi  pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah beberapa saat yang lalu telah usai dilaksanakan.   Beberapa proses pentahapan sudah dilalui dengan lancar dan aman. Saat ini sedang menunggu proses pelantikan.  Melihat pelaksananaan Pilkada selesai KPU Wonosobo menyelenggarakan rapat evaluasi atas penyelenggaraan tersebut.  Drs. Sumekto Hendro K selaku sekretaris KPU menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi ini dimaksudkan agar pelaksanaan ke depan lebih baik lagi. (13/8)

Wakil Bupati Wonosobo yang membuka acara tersebut menyampaian puji syukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya Pilkada dengan lancar dan aman sesuai harapan kita bersama. Tidak lupa Ir Agus Subagyo mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas  terselenggaranya pemilihan Gubernur dan wagub di Wonosobo khususnya KPU dan aparat keamanan.

Penyelenggaraan rapat evaluasi dalam pasca penyelenggaraan ini, merupakan keberhasilan dan kekompakan. Sehingga perlu dipertahankan karena sebentar lagi kita akan menyelenggarakan Pileg dan Pilpres.

Komandan Kodim 0707/Wonosobo Letkol Czi Fauzan Fadli, SE pada rapat tersebut menyampaikan bahwa keterlibatan Kodim dalam penyelenggaraan Pilkada merupakan tugas yang diamanatkan oleh undang – undang yaitu membantu Pemerintah Daerah dalam setiap kegiatan. Kodim bertindak sebatas memback up Polres saja. 

Dalam kesempatan tersebut Letkol Czi Fauzan Fadli menyarankan agar pelaksanaan kedepan lebih baik lagi, seperti penggunaan Orari.  Ini penting dilakukan mengingat masih ada beberapa wilayah di Wonosobo masih belum terhubung alat komunikasi.  Apabila terjadi masalah didaerah tersebut maka akan kesulitan meminta bantuan untuk itu salah satu yang bisa dilakuan adalah dengan menggandeng Orari untuk ditempatkan didaerah – daerah yang belum terjangkau alat komunikasi.

Adapun saran yang kedua adalah masih adanya beberapa TPS yang pintu masuk dan pintu keluar menjadi satu.  Ini apa bila terjadi sebuat keributan maka akan kesulitan untuk mengatasinya.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setda Wonosobo, Tono Prihartono mengatakan, masih banyaknya fasilitas ruang kantor PPK di Kabupaten Wonosobo yang rusak, yaitu sekitar 50 persen kantor PPK dalam keadaan tidak layak pakai. Padahal menurutnya kantor merupakan fasilitas yang harus penting untuk memperlancar pekerjaan PPK dalam proses pemilu.

Dalam Pemilu tahun ini KTP Elektronik (E-KTP) menjadi syarat sah memilih bagi warga negara, jadi bagi warga yang akan memberikan hak suaranya harus mempunyai E-KTP. Oleh karena itu pihaknya mendorong kepada dinas terkait untuk melakukan perekaman kepada warga yang belum mempunyai E-KTP.

Lebih lanjut, Tono Prihartono sangat mengapresiasi dengan meningkatnya jumlah partisipasi pemilih dalam Pilgub tahun 2018 yang menjadi sekitar 71 persen. Peningkatan ini menunjukan bahwa warga Wonosobo lebih antusias untuyk menyalurkan hak pilihnya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pada tahun 2020 bakal diadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo, untuk mempersiapkan itu semua pihaknya sudah mulai merancang kegiatan tersebut agar lebih matang dan berjalan lancar.

Tono juga meminta kepada para camat untuk membantu kelancaran proses Pileg dan Pilpres 2019, terutama dalam pengadaan ruang yang akan digunakan untuk proses pemilu.

Ketua KPU Wonosobo, Zaenal Ahmad mengungkapkan, hasil pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 lalu. Dari 661.371 pemilih,  tercatat sebanyak 470.115 pemilih atau 71,08% pemilih yang mendatangi TPS untuk memberikan suara atau menggunakan hak pilihnya.

Dari jumlah pemilih tersebut 433.661 ( 92,25%) pemilih menggunakan hak pilihnya dengan benar (sah)  sedangkan 36.454 (7,75%) pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dengan benar (tidak sah).

 Pendim0707